JDIH HSS

Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan & bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu & berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat & akurat. JDIH bermanfaat sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan…

Rakor Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan TPPO di Kab. HSS

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menyebutkan TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat…

Sosialisasi Perda Nomor 1 Th. 2016 Tentang Ketertiban Umum

Ketertiban Umum merupakan suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Keadaan inilah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1…

Bagian Hukum dan PerUUan HSS dukung RB

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemrintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi & profesionalisme SDM aparatur. Reformasi Birokrasi ini merupakan program utama Pemerintah guna menerapkan prinsip-prinsip clean…