USAHA SARANG BURUNG WALET Dalam PERSPEKTIF PERDA 15/2017 & Perda 1/2019

Keberadaan usaha sarang burung walet yang semakin marak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada dasarnya mampu meningkatkan tidak hanya kesejahteraan masyarakat saja namun juga mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sebagai bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah atas hal tersebut, maka dibentuklah…

UJI PUBLIK RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN & PEREDARAN GELAP NARKOTIKA & PREKUSOR NARKOTIKA

Narkotika dan Prekusor Narkotika merupakan obat/bahan yang membawa manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, justru dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengendalian & pengawasan yang ketat & seksama….

PERAN SERTA KECAMATAN DALAM PENGEMBANGAN JDIH

Dalam rangka mengembangkan sekaligus menyebarluaskan jangkauan masyarakat tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan melalui Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 mengadakan Rapat Koordinasi JDIH yang dihadiri…

Kenali produk hukum daerah dengan JDIH Kab HSS

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu system pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Menyadari akan hal tersebut, serta dalam rangka memberikan pelayanan di…

UJI PUBLIK RANPERDA

Koperasi dan usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro yang melibatkan…

JDIH HSS

Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan & bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu & berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat & akurat. JDIH bermanfaat sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan…

Rakor Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan TPPO di Kab. HSS

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menyebutkan TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat…

Sosialisasi Perda Nomor 1 Th. 2016 Tentang Ketertiban Umum

Ketertiban Umum merupakan suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Keadaan inilah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1…

Bagian Hukum dan PerUUan HSS dukung RB

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemrintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi & profesionalisme SDM aparatur. Reformasi Birokrasi ini merupakan program utama Pemerintah guna menerapkan prinsip-prinsip clean…