Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan penyuluhan hukum pada Rabu, 21 Juli 2021. Penyuluhan hukum dengan tema mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk memberikan informasi …
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bupati Hulu Sungai Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kamis 3 Juni 2021 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah HSS serta DPRD HSS. Nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni tentang Pembentukan, Pelayanan, Pengembangan Budaya Hukum, Pembinaan Pemasyarakatan, serta Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto, Bupati …
Sosialisasi Produk Hukum Daerah : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Dalam rangka memberikan informasi dan pengetahuan di bidang hukum mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah yang secara bertahap diharapkan akan dilaksanakan di semua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. …
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN -MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ANTARA PEMKAB HSS DENGAN KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN
Kamis 28 Januari 2020, dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman-Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Selatan dan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dengan Nomor 180/15/MoU/KUM dan B-006/O.3.11/Gs.1/XI/2021Acara penandatanganan dihadiri oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah, Asisten 1, …
SOSIALISASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA BERSAMA MAHASISWA UMM
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan prinsip yang Good Governance maka diperlukan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya. …
SAY NO TO HOAX
Siapa yang tidak senang berselancar di dunia maya?????Waaah… semua pasti senang yaaa…. Namun pada saat kita membuka gerbang dunia maya, ada satu hal yang harus ada di dalam benak diri kita, yaaa…. Tidak semua hal yang kita baca, kita dengar itu adalah benar. Ada banyak berita palsu bertebaran atau lebih dikenal dengan HOAX. Hoax berasal …
UJI PUBLIK RANPERDA PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh masyarakat Internasional. Pengarusutamaan gender, perlu dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi pada seluruh SKPD dan instansi vertikal serta Lembaga non Pemerintah Daerah lainnya. Dengan berdasarkan pada Instrusksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 …
HAK ASASI MANUSIA MENURUT PAnCASILA
Salah satu tugas pokok & fungsi dari Bagian Hukum & PerUUan Sekretariat Daerah Kabupaten HSS adalah memfasilitasi pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. HAM dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak manusia lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada …
PAYUNG HUKUM KETERTIBAN UMUM DI KAB. HSS
Cita-cita untuk dapat terwujudnya tata kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah serta berwawasan lingkungan membutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur ketertiban umum. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, maka lahirlah Perda Kab. HSS No. 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dengan harapan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Kab HSS. Apa …
USAHA SARANG BURUNG WALET Dalam PERSPEKTIF PERDA 15/2017 & Perda 1/2019
Keberadaan usaha sarang burung walet yang semakin marak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada dasarnya mampu meningkatkan tidak hanya kesejahteraan masyarakat saja namun juga mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sebagai bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah atas hal tersebut, maka dibentuklah produk hukum daerah yang mendasari berjalannya usaha dimaksud. yakni Perda No. …