PERAN SERTA KECAMATAN DALAM PENGEMBANGAN JDIH
Dalam rangka mengembangkan sekaligus menyebarluaskan jangkauan masyarakat tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan melalui Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 mengadakan Rapat Koordinasi JDIH yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Kominfo Kab. HSS, dan perwakilan dari Bagian Humas dan Protokol Setda Kab HSS.
Rapat Koordinasi JDIH ini diadakan dengan tujuan agar JDIH dapat berkembang tidak hanya di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saja, tetapi juga dapat berkembang dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Kab. HSS dimanapun berada untuk mendapatkan pelayanan produk hukum online Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal tersebut tentunya memerlukan bantuan dan peran serta kecamatan untuk memperkenalkan JDIH ini pada masyarakat di wilayahnya.
Kenali produk hukum daerah dengan JDIH Kab HSS
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu system pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
Menyadari akan hal tersebut, serta dalam rangka memberikan pelayanan di bidang hukum diakses kapan saja dan dimana saja baik oleh user internal maupun oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan yang berbasis teknologi dan sejalan dengan visi misi Kabupaten HSS “Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis”, Bagian Hukum melalui website jdih.hulusungaiselatankab.go.id telah dapat diakses. JDIH Kab HSS menyediakan pelayanan informasi hukum produk hukum daerah yang dalam hal ini berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.
Diharapkan pula dengan telah dapat diaksesnya JDIH Kab. HSS ini, mampu memberikan manfaat sebagai media informasi produk hukum daerah yang selanjutnya dapat memberikan kemudahan tidak hanya dalam rangka peningkatan kinerja ASN yang prima bagi lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS saja tetapi juga untuk memudahkan masyarakat Kab. HSS dalam mengenali produk hukum daerahnya serta memperluas pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya hukum.
UJI PUBLIK RANPERDA
Koperasi dan usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro yang melibatkan peran serta Pemerintah Daerah. Hal ini diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro yang telah melewati tahapan sebelumnya yakni Naskah Akademik dan audiensi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov Kalimantan Selatan.
Hari Kamis, tanggal 7 November 2019, bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diadakan uji publik terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan narasumber Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKP Kab. HSS, Kabid Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP Kab HSS dan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kab. HSS. Acara ini melibatkan peserta tidak hanya dari pengurus-pengurus Koperasi yang ada di Kab HSS tetapi juga para kelompok usaha mikro.
JDIH HSS
Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan & bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu & berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat & akurat.
JDIH bermanfaat sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan di bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan & pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian & penelusuran peraturan perundang-undangan & bahan dokumentasi hukum lainnya, serta meningkatkan pemberian pelayanan, pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
Menyadari hal dimaksud, serta dalam rangka memberikan pelayanan di bidang hukum yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja baik oleh user internal maupun oleh masyarakat HSS yang berbasis teknologi & sejalan dengan visi misi Kab. HSS “Cerdas, Inovatif, Teknologis & Agamis”, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kab. HSS melalui website baghukum.hulusungaiselatankab.go.id yang terhubung dengan JDIH Kab. HSS “telah dapat diakses”. JDIH Kab. HSS ini menyediakan pelayanan informasi hukum produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah Kab. HSS dan Peraturan Bupati HSS. Diharapkan dengan telah dapat diaksesnya JDIH Kab. HSS ini, mampu memberikan manfaat sebagai media informasi produk hukum daerah yang selanjutnya dapat memberikan kemudahan dalam peningkatan kinerja ASN yang prima bagi Lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS.
Rakor Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan TPPO di Kab. HSS
Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menyebutkan TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Kab. HSS mengadakan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. HSS pada hari Kamis, 3 Oktober 2019 yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Kab. HSS, Dinas Kesehatan Kab. HSS, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab. HSS, Bapelitbangda, Dinas Komunikasi dan Informatika, RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kab. HSS, Kepolisian Ressort Kandangan dan Pengadilan Negeri Kandangan. Dalam Rapat Koordinasi ini ada beberapa materi yang dibahas yaitu mengenai Pemantapan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO serta pemantapan pembentukan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kab HSS dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO Kab. HSS. Hal ini guna menjamin efektivitas langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kab HSS.
Sosialisasi Perda Nomor 1 Th. 2016 Tentang Ketertiban Umum
Ketertiban Umum merupakan suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Keadaan inilah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.
Demi menciptakan ketertiban umum seperti yang diamanatkan dalam Perda ini, peranan besar Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda tentunya sangatlah diperlukan. Memahami hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1 Th. 2016 tentang Ketertiban Umum, Kamis 3 Oktober 2019 yang bertempat di Aula Satpol-PP Kab HSS dengan Narasumber Rini Asfia, S.H, Kasubbag Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum & Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan.
Dengan diselenggarakannya Sosialiasi Perda 1 Th. 2016 tentang Ketertiban Umum, diharapkan Satpol-PP dapat semakin memahami kewenangannya dalam penegakan Perda No. 1 /2016 guna menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Bagian Hukum dan PerUUan HSS dukung RB
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemrintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi & profesionalisme SDM aparatur.
Reformasi Birokrasi ini merupakan program utama Pemerintah guna menerapkan prinsip-prinsip clean government & good governance yang diyakini merupakan prinsip dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten HSS yang merupakan salah satu unsur pemberi pelayanan hukum pada Pemerintahan di Hulu Sungai Selatan berupaya pula untuk mengimplemetasikan Reformasi Birokrasi. Hal ini dilakukan guna terwujudnya pelayanan prima dengan melalui perbaikan kinerja dan pelayanan dalam bidang hukum yang dalam hal ini berupa pengkajian produk-produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan dalam hal permasalahan hukum, serta pemberian pelayanan dokumentasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, transparan, integritas dan pelayanan.
